PER-08/PB/2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 08 /PB/2011

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI

DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI KEPADA KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas

dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi bidang

pengelolaan penerusan pinjaman dan kredit program, perlu

mendelegasikan sebagian tugas Direktorat Sistem Manajemen

Investasi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;

bahwa dalam rangka peningkatan peranan dan koordinasi

penyampaian data kewajiban debitur penerusan pinjaman serta

peningkatan akurasi perhitungan/verifikasi subsidi bunga kredit

program yang disalurkan oleh perbankan, perlu mengatur Petunjuk

Teknis dan Standard Operating Procedure (SOP):

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan

Fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi kepada Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;

2. Peraturan Menteri Keuangan 1 84/PMK.01 /2010 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI

DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI KEPADA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL

PERBENDAHARAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Sistem Manajemen Investasi adalah unit eselon II Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem

manajemen investasi.

2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut

Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, pembinaan. penyuluhan, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring,

evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang

perbendaharaan.

3. Penerusan pinjaman adalah pinjaman atau hibah luar negeri yang

diteruspinjamkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Badan

Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

4. Kredit program adalah skema pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung

program pemerintah. terutama bagi pengembangan potensi usaha kelompok

usaha mikro dan kecil serta koperasi yang seluruh atau sebagian dananya

berasal dari pemerintah, termasuk bantuan/pinjaman luar negeri, yang

disubsidi dan/atau dijamin oleh pemerintah atau lembaga lain yang ditunjuk

oleh pemerintah.

5. Rekening Dana Investasi yang selanjutnya disingkat RDI adalah rekening

Pemerintah Pusat yang dibentuk melalui Keputusan Dewan Moneter

Nomor 07/KEP/DM/1971 tanggal 31 Desember 1971.

6. Rekening Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah

rekening Pemerintah Pusat yang digunakan sebagai sumber dana pinjaman

daerah bagi pembiayaan investasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan

prasarana yang terdiri dari air bersih. persampahan, terminal (baik darat,

sungai dan danau), pasar serta rumah sakit umum daerah.

Pasal 2

1. Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal

Perbendaharaan mendelegasikan sebagian tugas dan fungsi kepada Kepala

Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan bertanggung jawab terhadap

penyelesaian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah

didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Pendelegasian sebagian tugas dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi

kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan bertujuan untuk:

1. meningkatkan peranan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan

penerusan pinjaman dan kredit program;

2. mengefektifkan dan mengefiienkan pelaksanaan pengelolaan penerusan

pinjaman dan kredit program;

3. meningkatkan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada

debitur dan akurasi perhitungan/verifikasi subsidi bunga kredit program yang

dilaksanakan oleh perbankan;

4. tercapainya pemberian penerusan pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Pasal 4

Pendelegasian sebagian tugas dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi

kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan meliputi bidang tugas sebagai berikut:

1. monitoring pinjaman BUMN/Perseroan Terbatas, dan BUMD:

2. monitoring dan evaluasi Kredit Program;

3. verifikasi perhitungan subsidi bunga Kredit Program;

4. rekonsiliasi kewajiban debitur atas pinjaman RDI/RPD;

5. bimbingan teknis Penerusan Pinjaman dan Kredit Program.

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

berpedoman pada Petunjuk Teknis dan Standard Operating Procedures (SOP)

dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan ini.

Pasal 6

Pelaksanaan bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh

masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan penugasan dari

Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal

Perbendaharaan sesuai dengan lokasi mitra kerja Direktorat Sistem Manajemen

Investasi.

Pasal 7

Perubahan terhadap Petunjuk Teknis dan SOP sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini ditetapkan oleh Direktur

Sistem Manajemen Investasi.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Februari 2011

PER-07/PB/2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-07/PB/2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMINDAHBUKUANITRANSFER SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

DENGAN LAMPIRAN LEBIH DARI 100 (SERATUS) REKENING PENERIMA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran

Dana Melalui Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan PemindahbukuanITransfer

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100

(Seratus) Rekening Penerima;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nom'or 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan

Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang

Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account

(TSA);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Melalui Bank Operasional

I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHBUKUAN/TRANSFER SURAT

PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN LAMPIRAN LEBIH DARI

100 (SERATUS) REKENING PENERIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud

dengan :

1. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa

BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat lain

yang diberi kuasa.

2. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang selanjutnya disebut

Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara.

3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi

vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat

KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

6. Bank Operasional Pusat yang selanjutnya disebut BO Pusat adalah bank

operasional mitra ke~a Kuasa BUN Pusat yang merupakan bank pusat

dari Bank Operasional I atau kantor cabang yang ditunjuk dan sebagai

pemegang Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat.

7. Bank Operasionall yang selanjutnya disebut BO I adalah bank operasional

mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengeluaran atas beban

APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.

8. Surat Perintah Membayar .yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat

perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan

atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau

kuasanya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk

melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban

anggaran yang ditunjuk dalam.SPP berkenaan.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah

surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di

Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk pelaksanaan pengeluaran

atas beban APBN berdasarkan SPM.

10. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah sarana

penyimpanan data yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari

suatu komputer ke komputer lainnya secara elektronik, antara lain diskette,

flashdisk, atau compact disk (CD).

11. Daftar Penerima adalah dokumen yang memuat daftar nama orang atau

badan yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN sebagai

satu kesatuan dengan SPM, yang dihasilkan dari Program Aplikasi SPM

dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta disahkan oleh

Pejabat Penerbit dan Penanda Tangan SPM.

12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah instansi atau

dinas/badan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan kegiatan yang mendapat alokasi anggaran dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan (

dengan DIPA.

BAB II

RUANG LlNGKUP

Pasal 2

Pemindahbukuan/transfer atas dana SP2D dengan lampiran lebih dari 100

(seratus) rekening penerima meliputi SP2D yang dananya dipindahbukukan/

ditransfer langsung oleh BO I dan tidak dalam rangka pembayaran gaji.

BAB III

PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

Pasal3

(1) Pelaksanaan pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari

100 (seratus) rekening penerima dilakukan berdasarkan Ketetapan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(2) Pelaksanaan pemindahbukuan/transfer SP2D sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan tanggal

SP2D.

(3) Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil kesepakatan

antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN, BO I,

dan Satker terkait.

(4) Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan memperhatikan

prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN KEPALA KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANMN

PEMINDAHBUKUANITRANSFER SP2D DENGAN LAMPIRAN LEBIH DARI

100 (SERATUS) REKENING PENERIMA

Pasal 4

(1) Satker menyampaikan informasi ke KPPN atas:

a. Jumlah SPM dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening

penerima yang akan diterbitkan;

b. Jadwal/rencana Satker menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud

pada huruf a;

c. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DIPA diterima

oleh satker terkait, dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(2) KPPN menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan atas:

a. Jumlah dan nama Satker yang menerbitkan/diperkirakan menerbitkan

SPM dengan lampiran di atas 100 (seratus) rekening penerima;

b. Informasi yang disampaikan Satker kepada KPPN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;

c. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b

disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Satker

menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(3) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan

koordinasi dengan KPPN, 80 I, dan Satker terkait untuk mendapatkan

kesepakatan dalam pelaksanaan pemindahbukuan/transfer SP2D dengan

lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima.

(4) Atas hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat ketetapan

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(5) Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan mempertimbangkan:

a. Jumlah SPM/SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening

penerima yang akan diterbitkan satker/KPPN;

b. Jumlah Daftar Penerima untuk masing-masing SPM/SP2D dengan

lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima;

c. Waktu yang diperlukan 80 1 dalam menyelesaikan penyaluran dana

SP2D;

(6) Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:

1. Kewajiban Satker:

a. Menyampaikan jadwal/rencana penyampaian SPM dengan

lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima kepada KPPN;

b. Memastikan kebenaran nama dan nomor rekening dalam Daftar

Penerima;

c. Melakukan verifikasi atas kesamaan data antara Daftar Penerima

dengan ADK SPM;

d. Menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a ke

KPPN setelah pukul 1.3.30 waktu setempat dengan disertai ADK

dalam kondisi baik;

e. Dalam hal satker menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud

pada huruf a ke KPPN sebelum pukul 13.30 waktu setempat,

KPPN mencatat penerimaan SPM tersebut sebagai penerimaan

SPM setelah puku113.30 waktu setempat.

2. Kewajiban KPPN:

a. Menyampaikan jadwal/rencana penyampaian SP2D dengan

lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima kepada 80 I;

b. Menerbitkan SP2D atas SPM yang disampaikan Satker

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diberi tanggal hari kerja

berikutnya;

c. Menyampaikan SP2D beserta ADK kepada 80 I paling lambat

pukul 08.00 waktu setempat pada tanggal yang tercantum pada

SP2D.

3. Kewajiban BO I:

a. Melakukan transfer/pemindahbukuan dana SP2D kepada rekening

yang berhak berdasarkan Ketetapan Kepala Kentor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pada akhir hari

kerja yang bersangkutan;

b. Memindahbukukan/mentransfer sisa dana Rekening Pengeluaran

Kuasa BUN KPPN pada akhir hari kerja ke Rekening Pengeluaran

Kuasa BUN Pusat paling cepat pukul 16.30 waktu setempat dan

paling lambat pukuI 17.30 WIB.

4. Tahapan waktu pelaksanaan penyaluran dana SP2D.

BAB V

SANKSI DENDA

Pasal 5

(1) Dalam hal setelah akhir hari kerja masih terdapat saldo pada Rekening

Pengeluaran Kuasa BUN KPPN terkait penyaluran SP2D dengan

lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima, Kepala KPPN

menetapkan sanksi denda kepada BO I sebesar 3% (tiga perseratus)

perbulan, dihitung perhari termasuk hari libur dari jumlah saldo yang

terlambat dilimpahkan.

(2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyaluran dana SP2D dengan

lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima, Kepala KPPN

menetapkan sanksi denda kepada BO I sebesar 3% (tiga perseratus)

perbulan, dihitung perhari termasuk hari libur dari jumlah yang

tidak/belum disalurkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c

untuk Tahun 2011, dapat dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak

ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Februari 2011