PER-32/PB/2010

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 32 /PB/2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENERIMAAN

KANTOR PELA YANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NIHIL

DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka

Penerapan Treasury Single Account (TSA) perlu menetapkan Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan

Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4738);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul

Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang

Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan

Treasury Single Account (TSA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENERIMAAN KANTOR

PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NIHIL DALAM

RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud

dengan:

1. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan

uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan

negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

2. Subrekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara di

daerah yang selanjutnya disebut Subrekening Kas Umum Negara

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (SUBRKUN KPPN) yaitu

rekening Nomor 501.00000X di Bank Indonesia.

3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah

pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara

umum negara.

4. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN

adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk

melaksanakan tug as kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat

KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia

Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Induk adalah KPPN yang

bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia dan

menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN non KBI.

7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia

Non Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Non Induk adalah

KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank

Indonesia dan tidak menerima pelimpahan penerimaan negara dari

KPPN non KB!.

8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara non Kantor Bank Indonesia

yang selanjutnya disebut KPPN Non KBI adalah KPPN yang tidak

berlokasi satu kota dengan KBI. (

9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

10. PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut Kantor Pos adalah

Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis di

daerah yaitu Sentral GirolSentral Giro Gabungan/Sentral Giro

Gabungan Khusus serta Kantor Pos dan Giro.

11. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN

untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka

ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri

dan penerimaan bukan pajak.

12. Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh

BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara dalam

rangka ekspor dan impor.

13. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN

untuk menerima setoran penerimaan negara.

14. Rekening Penerimaan adalah rekening tempat untuk menampung

penerimaan negara pada bank umum/badan lainnya.

15. Laporan Harian Penerimaan, yang selanjutnya disingkat LHP, adalah

laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank

Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi setiap hari kerja yang

berisi Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota

Kredit dan Nota Debet Pelimpahan/Completion Advice, Daftar

Nominatif PenE!"imaan dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) beserta

Arsip Data Komputer.

16. Akhir hari kerja adalah pukul 16.30 waktu setempat hari kerja

bersangkutan, tidak termasuk hari libur dan hari yang ditetapkan

sebagai hari libur/yang diliburkan.

17. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data

berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan

data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

BAB II

RUANG LlNGKUP

Pasal2

Pelaksanaan rekening penerimaan bersaldo nihil meliputi semua rekening

penerimaan KPPN selaku Kuasa BUN di daerah pada Bank Persepsi/Bank

Devisa Persepsi/Pos Persepsi kecuali rekening penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB).

BAB III

PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang

digunakan dalam pelaksanaan penerimaan ini adalah rekening Kuasa

BUN pada Bank Persepsi/Bank Oevisa Persepsi/Pos Persepsi.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai

rekening penerimaan KPPN bersaldo nihil.

(3) Seluruh penerimaan negara kecuali PBB dan BPHTB wajib dilimpahkan

ke Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia paling lambat

pad a akhir hari kerja.

(4) Bank Persepsi/Bank Oevisa Persepsi/Pos Persepsi dalam memberikan

layanan penerimaan setoran penerimaan negara selaku bank/pos

persepsi dilarang mengenakan biaya kepada penyetor.

BABIV

PELAKSANAAN PAOA BANK PERSEPSI/BANK OEVISA

PERSEPSI/POS PERSEPSI

Pasal 4

(1) Bank Persepsi/Bank Oevisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja KPPN

wajib menerima setiap setoran penerimaan negara dari Wajib

PajaklWajib SetorlWajib Bayar manapun baik nasabah maupun bukall

nasabah pada setiap hari kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran.

(2) Bank Persepsi/Bank Oevisa Persepsi/Pos Persepsi wajib

menatausahakan penerimaan negara yang diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Bank Persepsi/Bank Oevisa PersepsilPos Persepsi wajib melimpahkan

seluruh penerimaan negara pad a rekening penerimaan kecuali

rekening penerimaan PBB dan BPHTB paling lambat pukul 16.30

waktu setempat hari kerja bersangkutan.

(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penerimaan yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat hari

kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat hari

kerja bersangkutan.

(3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung

ke:

a. Rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk pad a Bank Indonesia untuk

Bank Persepsi/Bank Oevisa Persepsi/Pos Persepsi yang bermitra

dengan KPPN KBllnduk dan KPPN Non KBI;

b. Rekening SUBRKUN KPPN KBI Non Induk pad a Bank Indonesia

untuk Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang

bermitra dengan KPPN KBI Non Induk.

Pasal 6

Bank Persepsi/Bank Devisa PersepsilPos Persepsi wajib menyampaikan

LHP kepada KPPN mitra kerja setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. LHP berisi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00

waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan

penerimaan negara puku115.00 hari kerja yang bersangkutan;

b. LHP disampaikan ke KPPN paling lambat pukul 09.00 waktu setempat

hari kerja berikutnya.

BAB V

PELAKSANAAN PADA KPPN

Pasal 7

(1) KPPN menerima LHP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dari Bank

Persepsi/Bank Devisa PersepsilPos Persepsi.

(2) KPPN menatausahakan penerimaan negara sesuai peraturan

perundang-undangan.

(3) Atas pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, KPPN Non KBI:

a. Mencatat pelimpahan penerimaan negara berdasarkan Nota Debet

Pelimpahan/Completion Advice sebagai:

1) Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Gabungan KPPN Non

KBI ke Rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dengan kode Akun

824128.

2) Pengeluaran Kiriman Uang dari Sentral GirolSentral Giro

Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening SUBRKUN KPPN KBI

Induk dengan kode Akun 824123.

b. Menerbitkan faktur kiriman uang dan mengirimkannya ke KPPN KBI

Induk.

c. Mencocokkan Nota Debet/Completion Advice dengan konfirmasi

atas faktur kiriman uang yang diterima dari KPPN KBI Induk.

(4) Atas pelaksanaan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3) huruf a, KPPN KBI Induk:

a. Menerima Nota Kredit/Confirmation Advice dari Kantor Bank

Indonesia atas penerimaan pelimpahan penerimaan negara.

b. Mencatat penerimaan pelimpahan penerimaan negara tersebut

sebagai:

1) Penerimaan Kiriman Uang Rekening Gabungan KPPN Non KBI

ke Rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dengan kode Akun

814128.

2) Penerimaan Kiriman Uang dari Sentral Giro/Sentral Giro

Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening SUBRKUN KPPN KBI

Induk dengan kodeAkun 814123.

c. Mencocokkan Nota KrediUConfirmation Advice dari Kantor B:1i1k

Indonesia dengan faktur kiriman uang KPPN Non KBI aan

menyampaikan konfirmasi atas faktur kiriman uang terse but selia

mengirimkannya kembali kepada KPPN Non KBI bersangkutan.

(5) Atas pelaksanaan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3) huruf a dan huruf b, KPPN KBI Induk dan KPPN KBI Non

Induk:

a. Mencatat pelimpahan penerimaan negara berdasarkan Nota Debet

Pelimpahan/Completion Advice sebagai:

1) Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke

rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dan/atau SUBRKUN

KPPN KBI Non Induk dengan Akun 824316.

2) Pengeluaran Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro

Gabungan ke rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dan/atau

SUBRKUN KPPN KBI Non Induk dengan Akun 824318.

b. Menerima Nota KrediUConfirmation Advice dari Kantor BanI<

Indonesia atas penerimaan pelimpahan penerimaan negara.

c. Mencatat penerimaan pelimpahan penerimaan negara tersebut

sebagai:

1) Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke

rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dan/atau SUBRKUN

KPPN KBI Non Induk dengan Akun 814316.

2) Penerimaan Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro

Gabungan ke rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dan/atau

SUBRKUN KPPN KBI Non Induk dengan Akun 814318.

Pasal 8

KPPN KBI Induk dan KPPN Non KBI dalam pelaksanaan pelimpahan agar

segera menyelesaikan dengan pihak terkait dalam hal:

1. Faktur kiriman uang dari KPPN Non KBI tidak sarna dengan Nota

KrediUConfirmation Advice.

2. Konfirmasi atas faktur kiriman uang yang diterima dari KPPN KBI Induk

tidak sama dengan Nota DebeUCompletion Advice.

Pasal9

Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sebagai

berikut:

1. KPPN KBI Induk menyampaikan laporan kepada Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal terjadi perbedaan data

pelimpahan.

2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan

penelitian/rekonsiliasi dengan melibatkan KPPN KBI Induk, KPPN Non

KBI, Bank Indonesia, dan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos

Persepsi.

3. Apabila hasil rekonsiliasi, Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos

Persepsi salah menerbitkan Nota Debet/Completion Advice yang

mengakibatkan lebih/kurang/terlambat limpah, Bank/Pos Persepsi/

Devisa Persepsi memperbaiki Nota Debet/Completion Advice tersebut,

dan menyampaikan perbaikannya ke KPPN Non KBI.

4. Apabila hasil rekonsiliasi, Bank Indonesia salah menerbitkan Nota

Kredit/Confirmation Advice, Bank Indonesia memperbaiki Nota

Kredit/Confirmation Advice tersebut dan menyampaikan perbaikannya

ke KPPN KBI Induk.

5. KPPN KBI Induk dan KPPN Non KBI memperbaiki laporan dan

menyampaikan perbaikan tersebut sesuai ketentuan.

BAB VI

IMBALAN JASA PELAYANAN

Pasal 10

(1) Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang

melaksanakan penerimaan negara diberikan imbalan jasa pelayanan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembayaran imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pasal 11

Tata cara pembayaran imbalan jasa pelayanan adalah sebagai berikut.

1. Penagihan imbalan jasa pelayanan kepada pemerintah dilakukan

dengan cara:

a. KPPN membuat daftar perhitungan atas jumlah transaksi

penerimaan negara yang diterima oleh masing-masing Bank

Persepsi/Bank Devisa PersepsilPos Persepsi mitra kerja dan

besarnya pembayaran imbalan jasa pelayanan dalam 1 (satu)

bulan

b. Perhitungan besarnya imbalan jasa pelayanan didasarkan pada

jumlah transaksi penerimaan negara yang diterima dan dibukukan

oleh KPPN dalam 1 (satu) bulan dikalikan dengan satuan biaya

imbalan jasa pelayanan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dikurangi denda sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

c. KPPN dan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra

kerja melakukan rekonsiliasi jumlah transaksi penerimaan negara

dengan menelitilmencocokkan perhitungan imbalan jasa pelayan:-'"

yang dilakukan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa PersepsilPo",

Persepsi mitra kerja dengan pembukuan KPPN.

d. KPPN dan Bank PersepsilBank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra

kerja membuat Berita Acara Hasil Rekonsiliasi sebanyak 4 (em pat)

rangkap dan ditandatangani oleh Kepala KPPN dan pimpinan Bank

PersepsilBank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan:

1) Lembar pertama untuk Kantor Pusat Bank Persepsi/Bank

Devisa Persepsi/Pos Persepsi sebagai dasar untuk

mengajukan tagihan kepada pemerintah.

2) Lembar kedua untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

3) Lembar ketiga untuk adminislrasi di Bank Persepsi/Bank

Devisa PersepsilPos Persepsi.

4) Lembar keempat untuk KPPN.

e. Kantor Pusat Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persep8i

menyampaikan surat tagihan kepada Direktorat Pengelolaan Kas

Negara (u.p. Subdirektorat Kas Negara) dengan menyebutkan

jumlah tagihan, identitas rekening (nama, nomor, dan bank tempat

dibukanya rekening) yang dituju dan dilampiri :

1) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi.

2) Kuitansi dengan menggunakan formulir sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan ini.

3) Daftar jumlah transaksi penerimaan dari masing-masing Bank

PersepsilBank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah

dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan ini.

2. Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud pad a angka 1, Direktorat

Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan SPM-LS yang disampaikan oleh Direktorat Pengelolaan

Kas Negara, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan

monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penerimaan negara oleh

Bank PersepsilBank Devisa PersepsilPos Persepsi.

(2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat membentuk

Tim Monitoring dan Evaluasi dengan mengikutsertakan Kantor Wi!2""'~

Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Uur

Cukai dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan penerimaan negara.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ditemukan

pelanggaran oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi,

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3

(tiga), lembar asli untuk KPPN mitra kerja, lembar kedua untuk Bank

Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi bersangkutan, dan

lembar ketiga untuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VIII

SANKSI

Pasal13

(1) Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja KPPI\I

yang terlambat melimpahkan penerimaan negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi denda sebesar 1%0 (satu

per seribu) per hari dari jumlah penerimaan yang kurang/terlambat

dilimpahkan, dihitung jumlah hari keterlambatan termasuk hari libur

dan hari yang ditetapkan sebagai hari libur/yang diliburkan.

(2) Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekecilkecilnya

sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah), dan atas transaksi setoran

pembayaran denda dimaksud tidak diberikan imbalan jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (4), KPPN menetapkan denda sebesar 5% (lima per seratus) dari

nilai nominal imbalan jasa pelayanan sebagai Bank Persepsi/Bank

Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang berhak diterima pad a bulan

bersangkutan untuk setiap pelangggaran/berita acara.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Berita

Acara Rekonsiliasi Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Bank

Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan sebagai faktor pengurang atas

imbalan jasa pelayanan yang berhak diterima Bank Persepsi/Bank

Devisa Persepsi/Pos Persepsi bulan berkenaan. (

BAB IX

LAPORAN

Bagian Pertama

Laporan Pada KPPN KBI Induk

Pasal14

(1) KPPN KBllnduk wajib membuat:

a. Konfirmasi atas Faktur Kiriman Uang (FKU) Harian yang dikirimkan

KPPN Non KBI mitra kerja dengan format sebagaimana ditetapkan

pada lampiran IV.

b. Laporan Bulanan Pengeluaran Pemindahbukuan Penerimaan

Negara berdasarkan Nota Debet/Completion Advice atas

pelimpahan rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi, dengan

format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V.

c. Laporan Bulanan Penerimaan Pemindahbukuan Penerimaan

Negara berdasarkan Rekening Koran dan Nota Kredit/Confirmation

Advice SUBRKUN KPPN KBI Induk, dengan format sebagaimana

ditetapkan pada lampiran VI.

d. Laporan Bulanan Penerimaan Kiriman Uang Penerimaan Negara

berdasarkan Rekening Koran dan Nota Kredit/Confirmation Advice

SUBRKUN KPPN KBI Induk, dengan format sebagaimanGi

ditetapkan pada lampiran VII.

(2) Konfirmasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a

disampaikan kepada KPPN Non KBI mitra kerja setiap hari kerja

setelah menerima Rekening Koran SUBRKUN KPPN KBI Indul<

dengan sarana tercepat.

(3) Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan

huruf d disampaikan kepada:

a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam bentuk file softcopy

microsoft excel setiap bulan, paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan

berikutnya.

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat

dalam bentuk file hardcopy dan softcopy micros oft excel, setiap

bulan, paling lamba! langgal7 (tujuh) bulan berikulnya.

Bagian Kedua

Laporan Pada KPPN KBI Non Induk

Pasal 15

(1) KPPN KBI Non Induk wajib membuat:

a. Laporan Bulanan Pengeluaran Pemindahbukuan Penerimaan

Negara berdasarkan Nota Debet/Completion Advice atas

pelimpahan rekening penerimaan pada Bank/Pas Persepsi

dengan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V.

b. Laporan Bulanan Penerimaan Pemindahbukuan Penerimaan

Negara berdasarkan Rekening Koran dan Nota Kredit/Confirmation

Advice SUBRKUN KPPN KBI Non Induk, dengan format

sebagaimana ditetapkan pad a lampiran VI.

(2) Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disampaikan kepada:

a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam bentuk file softcopy

microsoft excel, setiap bulan, paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan

berikutnya.

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dalam bentuk file hardcopy

dan softcopy microsoft excel, setiap bulan, paling lambat tanggal 7

(tujuh) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Laporan Pada KPPN Non KBI

Pasal 16

(1) KPPN Non KBI wajib membuat:

a. Faktur Kiriman Uang (FKU) Harian berdasarkan Nota

Debet/Completion Advice atas pelimpahan rekening penerimaan

pad a Bank/Pas Persepsi dengan format sebagaimana ditetapkan

pad a lampiran VIII.

b. Laporan Bulanan Pengeluran Kiriman Uang Penerimaan Negara

berdasarkan Nota Debet/Completion Advice atas pelimpahan

rekening penerimaan pad a Bank/Pas Persepsi dengan format

sebagaimana ditetapkan pada lampiran IX.

(2) FKU sebagaimana disebutkan pad a ayat (1) huruf a disampaikan

kepada KPPN KBI Induk mitra kerja setiap hari kerja setelah menerima

Nota Debet/Completion Advice dari Bank/Pas Persepsi dengan sarana

tercepat.

(3) Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b disampaikan

kepada:

a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam bentuk file softcopy

microsoff excel, setlap bulan, paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan

berikutnya.

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat

dalam bentuk file hardcopy dan softcopy microsoft excel, setiap

bulan, paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

Bagian Keempat

Laporan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderaf Perbendaharaan

Pasal17

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib membuat:

a. Laporan Rekapitulasi Bulanan Pengeluaran dan Penerimaan

Pemindahbukuan Penerimaan Negara, dengan format

sebagaimana ditetapkan pada Lampiran X.

b. Laporan Bulanan Rekapitulasi Pengeluaran dan Penerimaan

Kiriman Uang Penerimaan Negara dengan format sebagaimana

ditetapkan pada lampiran XI.

(2) Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disampaikan kepada

Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam bentuk file harcopy dan

softcopy microsoft excel, setiap bulan, paling lambat tanggal14 (em pat

belas) bulan berikutnya.

Bagian Kelima

Laporan Pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Pasal 18

(1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara wajib membuat:

a. Laporan Bulanan Rekapitulasi Pengeluaran dan Penerimaan

Pemindahbukuan Penerimaan Negara dengan format

sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XII.

b. Laporan Bulanan Rekapitulasi Pengeluaran dan Penerimaan

Kiriman Uang dengan format sebagaimana ditetapkan pada

Lampiran XIII.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap bulan.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal19

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini maka

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2009

tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan

Treasury Single Account (TSA) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal20

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku,

khusus untuk ketentuan yang berkenaan dengan Pos Persepsi mitra kerja

KPPN dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer PER06/

PB/2007 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pelaperan Imbalan Jasa

Perbendaharaan dan Jasa Provisi Bea Masuk dinyatakan tidak berlaku.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal21

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari

2010.