PER-78/PB/2006

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-78/PB/2006

TENTANG

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA

MELALUI MODUL PENERIMAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : 

a. bahwa penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan secara cepat,

tepat, dan efisien agar menghasilkan laporan yang dapat

dipertanggungjawabkan;

b. bahwa guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a

diperlukan suatu sistem penerimaan negara yang terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan

Negara;

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4418);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan

Perkiraan Standar;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul

Penerimaan Negara;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MODUL

PENERIMAAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud

dengan:

1. Modul Penerimaan Negara, yang selanjutnya disebut MPN adalah modul

penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan,

penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai

dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan

merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk

menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar

pengeluaran negara.

3. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN

adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara

pada Bank Sentral.

4. Rekening Penerimaan adalah rekening untuk menampung penerimaan

negara pada bank umum/badan lainnya.

5. Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KBI adalah kantor

cabang dari Bank Indonesia selaku Bank Tunggal yang terdapat di

beberapa kota di Indonesia dan menjadi mitra kerja KPPN yang satu kota

dengannya.

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut

KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

7. Bank Operasional I, yang selanjutnya disebut BO I adalah bank

operasional mitra Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN

untuk pengeluaran non-gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji

susulan) dan Uang Persediaan.

8. Bank Operasional III, yang selanjutnya disebut BO III adalah bank

operasional yang melakukan pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut

PBB/BPHTB serta membayar pengembalian PBB dan BPHTB.

9. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, yang selanjutnya disebut

Kuasa BUN di daerah adalah Kepala KPPN.

10. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen

yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber

dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah

surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk

pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

12. Treasury Single Account, yang selanjutnya disebut TSA adalah

pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra

KPPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/

PMK.06/2006.

13. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor,

yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan

bukan pajak.

14. Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka

ekspor dan impor.

15. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

untuk menerima setoran penerimaan negara.

16. Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi selanjutnya disebut Bank/

Pos.

17. Dokumen Sumber Penerimaan, yang selanjutnya disebut Dokumen

Sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan

penerimaan negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

18. Laporan Harian Penerimaan, yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan

harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank/Pos yang berisi

Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, dan

Daftar Nominatif Penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

19. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data

berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data

transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

20. Nomor Transaksi Penerimaan Negara, yang selanjutnya disebut NTPN

adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan

melalui MPN.

21. Nomor Transaksi Bank, yang selanjutnya disebut NTB adalah nomor bukti

transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank.

22. Nomor Transaksi Pos, yang selanjutnya disebut NTP adalah nomor bukti

transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos.

23. Nomor Penerimaan Potongan, yang selanjutnya disebut NPP adalah

nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM

yang diterbitkan.

24. Unit terkait adalah instansi yang bertugas menatausahakan penerimaan

negara, antara lain Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan Satuan Kerja.

25. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan

manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat

dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II

DOKUMEN SUMBER

Pasal 2

Dokumen Sumber antara lain:

1. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat setoran atas pembayaran atau

penyetoran pajak yang terutang;

2. Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB) adalah surat setoran

atas pembayaran atau penyetoran PBB dari tempat pembayaran ke Bank

Persepsi PBB;

3. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) adalah

surat setoran atas pembayaran atau penyetoran BPHTB dari tempat

pembayaran ke Bank Persepsi BPHTB;

4. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP)

adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa

bea masuk, bea masuk berasal dari SPM Hibah, denda administrasi,

penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa

pekerjaan, bunga, dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, serta PPnBM

Impor;

5. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) adalah surat setoran

atas penerimaan negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri

berupa cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol, cukai minuman

mengandung etil alkohol, denda administrasi penerimaan cukai lainnya,

jasa pekerjaan, dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri;

6. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah surat setoran atas Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) selain yang dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4,

dan 5 di atas;

7. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) adalah surat setoran atas

penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan;

8. Surat Tanda Bukti Setor (STBS) adalah surat setoran atas pembayaran

pungutan ekspor, kekurangan pungutan ekspor, dan/atau denda

administrasi atas transaksi pungutan ekspor;

9. Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh

Bank/Pos atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan

NTB/NTP dan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN atas transaksi

penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dengan teraan NTPN

dan NPP.

BAB III

PENGESAHAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 3

(1) Setiap transaksi penerimaan negara harus mendapat NTPN.

(2) Penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib

Setor/Bendahara Penerimaan diakui pada saat masuk ke Rekening Kas

Negara dan mendapatkan NTPN.

(3) NTPN dan NTB yang terdapat pada dokumen sumber merupakan

pengesahan atas penerimaan negara melalui Bank.

(4) NTPN dan NTP yang terdapat pada dokumen sumber merupakan

pengesahan atas penerimaan negara melalui Pos.

(5) NTPN dan NPP merupakan pengesahan atas penerimaan negara yang

berasal dari potongan SPM.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 4

(1) Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan dapat

melakukan pembayaran setiap saat melalui Bank/Pos yang terhubung

dengan MPN.

(2) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib

Setor/Bendahara Penerimaan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai

dengan tanggal pembayaran.

(3) Tata cara penyetoran penerimaan negara oleh Wajib Pajak/Wajib

Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diatur sebagai berikut:

a. Pembayaran melalui loket/teller Bank/Pos

1. Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar, dan

jelas dalam rangkap 4 (empat);

2. Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Pos

dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut

dalam formulir yang bersangkutan;

3. Menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan lembar ke-

3, yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda

tangan/paraf, nama pejabat Bank/Pos, cap Bank/Pos, tanggal, dan

waktu/jam setor sebagai bukti setor;

4. Menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait.

b. Pembayaran melalui electronic banking (e-banking)

1. Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via

internet di www.djpbn.depkeu.go.id;

2. Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan

Nomor Register Pembayaran (NRP). Masa berlaku NRP sampai

dengan jangka waktu yang ditetapkan;

3. Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran

dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat

tagihan dimaksud;

4. Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP;

5. Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran

dilakukan;

6. Mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank

dengan menunjukkan NTPN/NTB;

7. Menyampaikan BPN kepada unit terkait.

BAB V

PENATAUSAHAAN, PELIMPAHAN, DAN PELAPORAN PENERIMAAN

NEGARA PADA BANK/POS

Pasal 5

(1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak/Wajib

Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan, Bank/Pos dapat menggunakan

jasa Application Service Provider (ASP).

(2) Bank/Pos wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal

Perbendaharaan atas penggunaan jasa ASP dengan menyampaikan

fotokopi nota kesepakatan yang telah dibuat antara Bank/Pos dengan ASP.

(3) Bank/Pos bertanggung jawab terhadap keamanan data penerimaan negara

sehubungan dengan penggunaan jasa ASP.

(4) Biaya yang timbul atas penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi tanggung jawab Bank/Pos.

Pasal 6

(1) Tata cara penatausahaan penerimaan setoran melalui loket/teller Bank/Pos

diatur sebagai berikut:

a. Menerima surat setoran penerimaan negara dalam rangkap 4 (empat)

dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang

disetorkan;

b. Mengkredit setoran ke rekening Persepsi, Devisa Persepsi, PBB, atau

BPHTB sesuai jenis setoran yang diterima;

c. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan

NTPN dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan lembar ke-1 dan

ke-3 untuk penyetor, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk

Bank/Pos;

d. Surat setoran yang sudah disahkan dan ditandatangani petugas

Bank/Pos, lembar ke-1 dan ke-3 disampaikan kepada penyetor, lembar

ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk Bank/Pos;

e. Menerbitkan BPN atas setoran yang diterima melalui Cabang/Cabang

Pembantu Bank/Pos yang on-line setelah mendapatkan NTPN dari

MPN.

(2) Tata cara penatausahaan penerimaan setoran melalui e-banking diatur

sebagai berikut:

a. Mengkredit setoran ke Rekening Kas Negara yang diterima melalui

fasilitas e-banking yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib

Setor/Bendahara Penerimaan berdasarkan NRP yang dihasilkan dari

Sistem Registrasi Pembayaran;

b. Menginformasikan NTPN dan NTB kepada pihak penyetor melalui media

e-banking;

c. Mencetak BPN sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi antara Kantor Pusat

Bank/Pos dan Kantor Cabang/Pos serta antara Kantor Pusat Bank/Pos dan

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka dilakukan

prosedur perekaman ulang pada hari yang sama dengan hari penyetoran

tanpa mengubah NTB/NTP.

(2) Prosedur perekaman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

sebagai berikut:

a. Meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan;

b. Membubuhkan NTB/NTP dan tanggal serta membubuhkan cap dan

tanda tangan pejabat Bank/Pos yang berwenang;

c. Menyerahkan BPN yang telah dibubuhi cap dan tanda tangan kepada

Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan.

(3) Dalam hal terjadi kesalahan perekaman atas elemen-elemen data, maka

Bank/Pos melakukan prosedur pembalikan (reversal) sebelum dilakukan

penyampaian LHP ke KPPN.

(4) Prosedur reversal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Reversal hanya dapat dilakukan untuk perbaikan transaksi yang tidak

mengakibatkan uang keluar dari Kas Negara;

b. Reversal dilakukan sebelum Bank/Pos menyampaikan LHP, DNP, dan

Rekapitulasi Nota Kredit ke KPPN mitra kerjanya dan sebelum

rekonsiliasi data dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;

c. Dalam hal ditemukan kesalahan perekaman setelah dilakukan

rekonsiliasi maka Bank/Pos memberitahukan secara tertulis ke Kantor

Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang perbaikan transaksi yang mengakibatkan

uang keluar dari Kas Negara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan.

Pasal 8

(1) Bank/Pos melakukan pelimpahan penerimaan negara kecuali PBB/BPHTB

setiap hari Selasa dan Jumat atau hari kerja berikutnya jika Selasa dan

Jumat adalah hari libur, dan tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama setiap

bulan ke Rekening KUN/Rekening BO I dengan ketentuan:

a. selambat-lambatnya pada hari Selasa pukul 10.00 waktu setempat untuk

penerimaan hari Kamis setelah pukul 15.00 sampai dengan hari Senin

pukul 15.00 waktu setempat;

b. selambat-lambatnya pada hari Jumat pukul 10.00 waktu setempat untuk

penerimaan hari Senin setelah pukul 15.00 sampai dengan hari Kamis

pukul 15.00 waktu setempat.

(2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke Rekening

KUN dalam hal KPPN dimaksud sekota dengan KBI atau KPPN dimaksud

tidak sekota dengan KBI namun telah melaksanakan uji coba TSA.

(3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke Rekening

BO I dalam hal KPPN dimaksud tidak sekota dengan KBI dan belum

melaksanakan uji coba TSA.

(4) Bank/Pos melakukan pelimpahan penerimaan PBB/BPHTB ke BO III setiap

hari Jumat atau hari kerja berikutnya jika hari Jumat adalah hari libur,

dengan ketentuan melimpahkan penerimaan PBB/BPHTB selambatlambatnya

pada hari Jumat pukul 10.00 waktu setempat untuk penerimaan

hari Kamis setelah pukul 15.00 minggu sebelumnya sampai dengan hari

Kamis pukul 15.00 waktu setempat.

Pasal 9

(1) Bank/Pos wajib menyampaikan laporan atas penerimaan negara kepada

KPPN setempat setiap hari.

(2) Bank/Pos dapat menerima setoran penerimaan negara dengan mengkredit

Rekening Kas Negara pada Bank/Pos cabang lain pada Bank/Pos yang

sama.

(3) Bank/Pos yang menerima setoran dari Bank/Pos cabang lain melaporkan

penerimaan negara termasuk yang diterima oleh Bank/Pos cabang lain ke

KPPN.

(4) Bank/Pos menyusun laporan harian atas penerimaan negara dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. LHP berisi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 waktu

setempat pada hari sebelumnnya sampai dengan penerimaan negara

pukul 15.00 hari yang bersangkutan;

b. LHP yang disusun terdiri dari Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan,

Rekapitulasi Nota Kredit, dan DNP;

c. LHP disusun per nomor rekening penerimaan dan DNP disusun menurut

MAP dan NTB/NTP;

d. LHP, BPN, dan ADK disampaikan ke KPPN paling lambat pada pukul

09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya;

e. LHP segera diperbaiki apabila ditemukan kesalahan oleh KPPN dan

mengirimkannya kembali selambat-lambatnya pada pukul 17.00 waktu

setempat;

f. Menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini apabila

terjadi gangguan pada sistem dan mengakibatkan terlambat

memperoleh NTPN dan/atau menyusun LHP.

(5) Kantor Pusat Bank/Pos mengirimkan data transaksi penerimaan negara

secara batch ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling

lambat pukul 16.00 WIB.

BAB VI

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN

Pasal 10

(1) KPPN mengesahkan data penerimaan yang berasal dari potongan SPM

yang sudah diterbitkan SP2D untuk mendapatkan NTPN paling lambat

setiap akhir hari kerja.

(2) Tata cara penatausahaan penerimaan negara oleh KPPN adalah sebagai

berikut:

a. Seksi Bendahara Umum/Seksi Persepsi

1. Menerima LHP yang terdiri dari Laporan Penerimaan dan

Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, DNP, ADK, dan Dokumen

Sumber dari Bank/Pos;

2. Untuk LHP yang tidak dilengkapi NTPN harus disertakan surat

keterangan penyebab terjadi gangguan komunikasi yang

menyebabkan NTPN tidak dapat diperoleh. LHP tersebut dipakai

hanya sebagai monitoring penerimaan dan bukan dipakai sebagai

dasar pembukuan;

3. Melakukan loading ADK yang diterima ke dalam sistem rekonsiliasi

data transaksi penerimaan;

4. Meneliti dokumen sumber berikut DNP baik mengenai jumlah uang,

jenis setoran, maupun Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan

membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada

lembar terakhir DNP;

5. Apabila terjadi perbedaan antara DNP dengan ADK, KPPN harus

mengembalikan LHP tersebut untuk segera dilakukan perbaikan;

6. Mencocokkan data yang tercantum dalam Rekapitulasi Nota Kredit

dengan data yang tercantum dalam setiap DNP dimaksud dan

membubuhkan paraf pada Rekapitulasi Nota Kredit dimaksud;

7. Melakukan download data transaksi harian penerimaan dari Kantor

Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan mulai pukul 15.00

sampai pukul 16.00 waktu setempat;

8. Mencocokkan data hasil download dengan ADK dari Bank/Pos

menggunakan sistem aplikasi rekonsiliasi data transaksi

penerimaan;

9. Mengirimkan hasil rekonsiliasi data ke Kantor Pusat Direktorat

Jenderal Perbendaharaan;

10. Menyampaikan DNP dan surat setoran dan/atau BPN lembar ke-2

ke Seksi Bank/Giro Pos/Seksi Bendahara Umum.

b. Seksi Bank/Giro Pos/Seksi Bendahara Umum

1. Melakukan upload data potongan SPM yang sudah diterbitkan SP2D

melalui sistem pengesahan potongan SPM untuk mendapatkan

NTPN;

2. Menerbitkan BPN untuk transaksi penerimaan negara yang berasal

dari potongan SPM dengan mencantumkan NTPN dan NPP sebagai

bukti pengesahan penerimaan negara dan menggabungkan dengan

surat setoran masing-masing;

3. Membuat DNP atas penerimaan negara yang berasal dari potongan

SPM;

4. Untuk keperluan penyusunan LKP, membukukan penerimaan

negara yang bersumber dari Bank, Pos, dan potongan SPM yang

telah mendapatkan NTPN/NTB, NTPN/NTP, dan NTPN/NPP;

5. Melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan elemen data

dalam potongan SPM setelah mendapatkan NTPN melalui prosedur

reversal.

c. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Memposting penerimaan negara berdasarkan dokumen sumber

penerimaan yang telah mendapatkan NTPN/NTB, NTPN/NTP, dan

NTPN/NPP.

BAB VII

REKONSILIASI

Pasal 11

(1) Rekonsiliasi dilakukan secara elektronik dengan membandingkan data

yang diterima secara on-line dengan data yang dikirim oleh Kantor Pusat

Bank/Pos kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

secara batch.

(2) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan hasil

rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pusat

Bank/Pos paling lambat 1 (satu) jam setelah menerima data dari Kantor

Pusat Bank/Pos. Contoh format Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan ini.

(3) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan perbaikan

data berdasarkan Nota Perbaikan yang diterima dari Kantor Pusat

Bank/Pos dan menyampaikan hasil perbaikan kepada KPPN mitra kerja

Cabang Bank/Pos berkenaan. Bentuk Nota Perbaikan dan formulir

perekaman ulang sebagaimana ditetapkan masing-masing dalam Lampiran

V dan VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR

Pasal 12

Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi antara Kantor Pusat Bank/Pos

dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan lebih dari 1 (satu)

hari, maka Bank/Pos melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menerima setoran penerimaan negara;

2. Mengadministrasikan penerimaan negara secara off-line dan memberikan

NTB/NTP pada bukti setor;

3. Memberitahukan secara tertulis kepada KPPN mitra kerjanya atas penyebab terjadinya gangguan jaringan komunikasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

4. Melakukan prosedur perekaman ulang pada saat jaringan komunikasi telah dapat berjalan normal.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2006

Direktur Jenderal

Herry Purnomo