PER-03/PB/2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 03IPB/2011

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PENERIMAAN NEGARA

DALAM MATA UANG ASING

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal13 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara

Dalam Mata Uang Asing, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penerimaan

Negara Dalam Mata Uang Asing;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4738);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul

Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata

Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum

Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang

Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 321PMK.05/2010 tentang

Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single

Account (TSA);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010

tentang  Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM

MATA UANG ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud

dengan:

1. Laporan Harian Penerimaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah

laporan harian penerimaan negara dalam mata uang asing yang dibuat

oleh Bank Persepsi Mata Uang Asing yang berisi Rekapitulasi

Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota KrediUConfirmation

Advice dan Nota Debet Pelimpahan/Completion Advice, Daftar Nominatif

Penerimaan (DNP) dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) beserta copy

general financial institution transfer (MT 202).

2. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data

berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan

data transaksi, data buku besar, danJatau data lainnya.

3. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk

menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh

pengeluaran negara.

4. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN

adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara

pada Bank Sentral.

5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat

yang diberi tug as untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara

sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai Keuangan Negara dan

Perbendaharaan Negara.

6. Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

7. Kuasa BUN Pusat adalah Direk(ur Jenderal Perbendaharaan.

8. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.

9. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

10. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari

pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

11. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah

pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, antara lain sumber

daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya, serta

pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

12. Penerimaan Pengembalian Belanja adalah semua penerimaan negara

yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan.

13. Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah

modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari

penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,

sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan

negara dan merupakan bag ian dari Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara.

14. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

Bank Indonesia.

15. Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank

Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam

valuta asing.

16. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN

Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara bukan dalam rangka

impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan

penerimaan bukan pajak.

17. Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah Bank Devisa yang ditunjuk oleh

BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara

dalam mata uang asing.

18. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN

adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang

diterbitkan melalui MPN.

19. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor

bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh

Bank.

20. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut BPN adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi atas

transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB.

BAB II

RUANG LlNGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur tata cara

penyusunan laporan harian Penerimaan Negara dalam mata uang asing

pada:

a. Bank Persepsi Mata Uang Asing;

b. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

(2) Penerimaan Negara dalam mata uang aSing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penerimaan Perpajakan tidak termasuk cukai, bea masuk, dan bea

keluar;

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Migas;

c. Penerimaan Pengembalian Belanja yang bukan bersumber dari

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

(3) Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

Penerimaan Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

wajib disetor oleh wajib pajak/wajib bayarlwajib setor ke Kas Negara

dalam mata uang asing.

BAB III

PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Penerimaan Negara dalam mata uang asing dicatatldiakui pada saat

diterima di Rekening Kas Negara Mata Uang Asing pad a Bank Persepsi

Mata Uang Asing.

(2) Kuasa BUN Pusat membuka Rekening Kas Negara Mata Uang Asing

dalam Valuta USD pada Kantor Pus at Bank Persepsi Mata Uang Asing

untuk menampung Penerimaan Negara dalam mata uang asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara mendaftarkan rekening sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sebagai Rekening Kas Negara Mata Uang Asing

pada sistem MPN.

BAB IV

PELAPORAN PADA BANK PERSEPSI MATA UANG ASING

Pasal 4

Wajib pajak/wajib bayar / wajib setor melakukan penyetoran pembayaran ke

Bank Persepsi Mata Uang Asing dengan menggunakan surat setoran ke

bank/teller dan/atau melalui electronic banking.

Pasal 5

(1) Bank Persepsi Mata Uang Asing wajib menyampaikan LHP beserta ADK

ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. LHP berisi penerimaan negara yang diterima sete!ah pukul 15.00 WIB

pada hari sebelumnya sampai dengan penerimaan negara pukul

1S.00 WIB hari yang bersangkutan;

b. LHP disampaikan paling lambat pukul 09.00 WIB hari kerja

berikutnya.

(2) LHP dan ADK dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

(3) Penyampaian LHP dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan melalui portal web sistem MPN.

(4) Dalam hal terjadi reversal, Bank Persepsi Mata Uang Asing wajib

menyampaikan daftar transaksi Penerimaan Negara yang di-reversal

pada hari kerja bersangkutan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

(5) Dalam hal kesalahan data ditemukan setelah akhir hari kerja, Bank

Persepsi Mata Uang Asing melaporkan perbaikan data yang telah

dilakukan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 6

Format LHP dan struktur ADK atas Penerimaan Negara dalam mata uang

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 7

(1) Bank Persepsi Mata Uang Asing, setiap akhir hari ke~a paling lambat

pukul 16.30 WIB, wajib melimpahkan seluruh Penerimaan Negara yang

terdapat pad a Rekening Kas Negara Mata Uang Asing ke Rekening KUN

Dalam Valuta USD di Bank Indonesia Nomor 600.502411980 melalui

bank koresponden Bank Indonesia di luar negeri.

(2) Bank Persepsi Mata Uang Asing menyampaikan confirmation of credit ke

Bank Indonesia atas pelimpahan Penerimaan Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengambilalihan pelimpahan saldo Rekening Kas Negara Mata Uang

Asing ke Rekening KUN Dalam Valuta USD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan atas dasar Statement of Account yang diterima

oleh Bank Indonesia dari bank koresponden Bank Indonesia di luar

negeri.

BAB V

PELAPORAN PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

Pasal 8

(1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerima LHP dalam mata uang

asing dan ADK melalui portal web sistem MPN.

(2) Tata cara penatausahaan Penerimaan Negara dalam mata uang asing

pad a Direktorat Pengelolaan Kas Negara diatur sebagai berikut:

a. Meneliti jumlah uang, mata anggaran, dan jenis setoran yang

terdapat pada BPN maupun Daftar Nominatif Penerimaan (DNP);

b. Dalam hal terdapat perbedaan antara BPN atau DNP dengan ADK,

Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengembalikan LHP tersebut

kepada Bank Persepsi Mata Uang Asing untuk segera dilakukan

perbaikan;

c. Menerima dan membandingkan Daftar Transaksi Penerimaan Negara

yang di-reversal yang diterima dari Bank Persepsi Mata Uang Asing

dengan hasil monitoring.

(3) Atas pelaksanaan pelimpahan Penerimaan Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara

membukukan pelimpahan Penerimaan Negara berdasarkan Nota Debet

Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagai pengeluaran kiriman uang dari

Rekening Kas Negara Mata Uang Asing ke Rekening KUN Dalam Valuta

USD.

(4) Berdasarkan laporan perbaikan data dari Bank Persepsi Mata Uang

Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Direktorat

Pengelolaan Kas Negara melakukan perbaikan laporan dan

menyampaikan perbaikan data kepada pengelola MPN.

Pasal 9

(1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyusun rekapitulasi laporan harian

Penerimaan Negara dalam mata uang asing setiap hari berdasarkan LHP

yang disampaikan oleh Bank Persepsi Mata Uang ASing.

(2) Laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun dalam Ekuivalen

Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank IndonesIa langgal valuta yang sama.

(3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi antara

Penerimaan Negara dalam mata uang asing yang sudah diterima di

Rekening Kas Negara Mata Uang Asing dan telah dilimpahkan ke

Rekening KUN Dalam Valuta USD melalui bank koresponden Bank

Indonesia di luar negeri dengan rekening koran Rekening KUN Dalam

Valuta USD.

(4) Penerimaan Negara dalam mata uang asing yang sudah diterima di Kas

Negara dan telah dilimpahkan ke Rekening KUN Dalam Val uta USD

melalui bank koresponden Bank Indonesia di luar negeri tetapi belum

diterima di Rekening KUN Dalam Valuta USD pad a saat tang gal Neraca

diakui sebagai piutang (cash in transit).

Pasal10

Format rekapitulasi Laporan Harian Penerimaan Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal11

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 2011