PER-08/PB/2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 08 /PB/2011

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI

DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI KEPADA KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas

dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi bidang

pengelolaan penerusan pinjaman dan kredit program, perlu

mendelegasikan sebagian tugas Direktorat Sistem Manajemen

Investasi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;

bahwa dalam rangka peningkatan peranan dan koordinasi

penyampaian data kewajiban debitur penerusan pinjaman serta

peningkatan akurasi perhitungan/verifikasi subsidi bunga kredit

program yang disalurkan oleh perbankan, perlu mengatur Petunjuk

Teknis dan Standard Operating Procedure (SOP):

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan

Fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi kepada Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;

2. Peraturan Menteri Keuangan 1 84/PMK.01 /2010 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI

DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI KEPADA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL

PERBENDAHARAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Sistem Manajemen Investasi adalah unit eselon II Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem

manajemen investasi.

2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut

Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, pembinaan. penyuluhan, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring,

evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang

perbendaharaan.

3. Penerusan pinjaman adalah pinjaman atau hibah luar negeri yang

diteruspinjamkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Badan

Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

4. Kredit program adalah skema pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung

program pemerintah. terutama bagi pengembangan potensi usaha kelompok

usaha mikro dan kecil serta koperasi yang seluruh atau sebagian dananya

berasal dari pemerintah, termasuk bantuan/pinjaman luar negeri, yang

disubsidi dan/atau dijamin oleh pemerintah atau lembaga lain yang ditunjuk

oleh pemerintah.

5. Rekening Dana Investasi yang selanjutnya disingkat RDI adalah rekening

Pemerintah Pusat yang dibentuk melalui Keputusan Dewan Moneter

Nomor 07/KEP/DM/1971 tanggal 31 Desember 1971.

6. Rekening Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah

rekening Pemerintah Pusat yang digunakan sebagai sumber dana pinjaman

daerah bagi pembiayaan investasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan

prasarana yang terdiri dari air bersih. persampahan, terminal (baik darat,

sungai dan danau), pasar serta rumah sakit umum daerah.

Pasal 2

1. Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal

Perbendaharaan mendelegasikan sebagian tugas dan fungsi kepada Kepala

Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan bertanggung jawab terhadap

penyelesaian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah

didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Pendelegasian sebagian tugas dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi

kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan bertujuan untuk:

1. meningkatkan peranan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan

penerusan pinjaman dan kredit program;

2. mengefektifkan dan mengefiienkan pelaksanaan pengelolaan penerusan

pinjaman dan kredit program;

3. meningkatkan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada

debitur dan akurasi perhitungan/verifikasi subsidi bunga kredit program yang

dilaksanakan oleh perbankan;

4. tercapainya pemberian penerusan pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Pasal 4

Pendelegasian sebagian tugas dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi

kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan meliputi bidang tugas sebagai berikut:

1. monitoring pinjaman BUMN/Perseroan Terbatas, dan BUMD:

2. monitoring dan evaluasi Kredit Program;

3. verifikasi perhitungan subsidi bunga Kredit Program;

4. rekonsiliasi kewajiban debitur atas pinjaman RDI/RPD;

5. bimbingan teknis Penerusan Pinjaman dan Kredit Program.

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

berpedoman pada Petunjuk Teknis dan Standard Operating Procedures (SOP)

dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan ini.

Pasal 6

Pelaksanaan bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh

masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan penugasan dari

Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal

Perbendaharaan sesuai dengan lokasi mitra kerja Direktorat Sistem Manajemen

Investasi.

Pasal 7

Perubahan terhadap Petunjuk Teknis dan SOP sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini ditetapkan oleh Direktur

Sistem Manajemen Investasi.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Februari 2011