PER-45/PB/2010

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 45/PB/2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGESAHAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung

Pemerintah, tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar

Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman

pembayaran dalam pelaksanaan APBN;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman

pembayaran dalam pelaksanaan APBN belum mengatur tata cara

pengesahan bea masuk ditanggung pemerintah melalui Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Bea

Masuk Ditanggung Pemerintah melalui Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang

Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata

Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi

dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan

Perhitungan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk

Ditanggung Pemerintah;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/

PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaraan atas

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGESAHAN BEA MASUK

DITANGGUNG PEMERINTAH MELALUI KANTOR PELAYANAN

PERBENDAHARAAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud

dengan:

1. Bea Masuk ditanggung pemerintah yang selanjutnya disebut

BM-DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah

dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang selanjutnya

disebut PNKuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau

kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen

yang berisi permintaan kepada pejabat penanda tangan Surat

Perintah Membayar untuk menerbitkan surat perintah membayar

sejumlah uang atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP

berkenaan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan

oleh PNKuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan

yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.

5. Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar adalah pejabat

yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas SPP dan

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung

jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka

pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian

Negara/Lembaga.

7. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak-Pajak dalam rangka Impor

yang selanjutnya disebut SSPCP adalah Formulir Setoran

Pendapatan Negara.

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA

atau dokumen yang dipersamakan adalah dokumen pelaksanaan

anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga atau satuan

kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas

nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan

pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung

kegiatan akuntansi pemerintah.

9. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah

Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara

umum negara.

10.-Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa

BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berwenang menerbitkan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBN.

11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya

disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN,

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari

suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau

Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang melaksanakan

satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

13. Satuan Kerja Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

yang selanjutnya disebut Satker Belanja Subsidi BM-DTP adalah unit

kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab

selaku pembina sektor yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan

untuk melaksanakan Belanja Subsidi BM-DTP.

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

Surat Perintah Membayar Pengesahan BM-DTP.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D

adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN untuk

pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. /.

16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bea Masuk Ditanggung

Pemerintah yang selanjutnya disebut SPTB BM-DTP adalah

pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAlKuasa PA

atas transaksi belanja BM-DTP.

17. Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu unsur Laporan

Keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

18. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut

UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan

akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.

19. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai

dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian

negarallembaga.

20. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain yang

selanjutnya disebut SA-BSBL adalah serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan transaksi Belanja Subsidi dan

Belanja Lain-lain pada BUN.

21. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan

yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda

berdasarkan dokumen sumber yang sarna.

22. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat

NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara

yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.

BAB II

RUANG LlNGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan pengesahan BM-DTP meliputi kegiatan:

a. Penerbitan SPP;

b. Penerbitan SPM;

c. Penerbitan SP2D; dan

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

(1) Alokasi dana BM-DTP disediakan dalam DIPA Bagian Anggaran BUN

(BA. 999).

(2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas

tertinggi yang tidak boleh dilampaui, kecuali ditentukan lain dengan

Undang-Undang.

BAB IV

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 4

(1) Kuasa PA untuk pendapatan BM-DTP dilaksanakan oleh Kantor

Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC)

Kementerian Keuangan.

(2) Kuasa PA untuk belanja subsidi BM-DTP dilaksanakan oleh

Kementerian Negara/Lembaga selaku Pembina Sektor yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) PNKuasa PA belanja subsidi BM-DTP menerbitkan surat

keputusan penunjukan pejabat yang ditunjuk sebagai:

a. Pejabat Pembuat Komitmen;

b. Pejabat Penanda tangan SPM; dan

c. Bendahara Pengeluaran.

BABV

PENERBITAN SPP

Pasal 5

(1) Kuasa PA atau Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3), menerima SSPCP berserta dokumen

pendukungnya yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan

sebagai bukti pembayaran atau penyetoran penerimaan negara dari

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Berdasarkan SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat

Pembuat Komitmen membuat SPP dan dilampiri dengan SSPCP

beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 6

Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan SPP beserta dokumen

tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal S kepada

Pejabat Penanda tangan SPM.

BABVI

PENERBITAN SPM

Pasal 7

(1) Pejabat Penanda tangan SPM menerima dan melakukan pengujian

atas SPP beserta dokumen tagihan pembayaran yang disampaikan

oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

(2) Pengujian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan.

3) Apabila pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

memenuhi persyaratan, Pejabat Penanda tangan SPM menerbitkan

dan menandatangani SPM.

(4) SPM diajukan ke KPPN dengan dilampiri SPTB BM-DTP.

(5) Contoh Format SPM BM-DTP dan SPTB BM-DTP adalah

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran /I

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB VII

PENERBITAN SP2D

Pasal 8

(1) KPPN melakukan pengujian SPM yang disampaikan oleh Pejabat

Penanda tangan SPM.

(2) Pengujian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

pengujian substantif dan pengujian formal.

(3) Pengujian substantif dilakukan untuk:

a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

SPM;

b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/subkegiatan/kode

akun dalam DIPA atau dokumen yang dipersamakan yang

ditunjuk dalam SPM; dan

c. menguji SPTB BM-DTP dari kepala kantor/Satker atau pejabat

lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap

kebenaran pelaksanaan pembayaran.

(4) Pengujian formal dilakukan untuk:

a. mencocokkan tanda tangan pejabat penanda tangan SPM, cap

dinas kantor/Satker dengan spesimen yang diterima;

b. memeriksa kebenaran cara penulisan pengisian jumlah uang

dalam angka dan huruf, termasuk tidak boleh terdapat cacat

dalam penulisan; dan

c. memeriksa kebenaran cara penulisan SPM, termasuk tidak boleh

terdapat cacat dalam penulisan.

Pasal 9

Berdasarkan hasil pengujian SPM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, KPPN melakukan:

a. penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan telah memenuhi

persyaratan; atau

b. pengembalian SPM kepada Pejabat Penanda tangan SPM, apabila

SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 10

(1) SP2D ditandatangani oleh pejabat KPPN yang berwenang.

(2) SP2D diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi cap timbul

"KPPN" dengan peruntukan sebagai berikut:

a. lembar ke-1 kepada Pejabat Penanda tangan SPM dengan

dilampiri SPM lembar ke-2 yang telah diberi cap "Telah

Diterbitkan SP2D Tanggal Nomor "; dan

b. lembar ke-2 sebagai pertinggal di Seksi Verifikasi dan

Akuntansi dilengkapi SPM lembar ke-1 beserta SPTB BM-DTP.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1) Kuasa PA untuk Belanja Subsidi BM-DTP maupun Pendapatan BMDTP

wajib menyusun laporan keuangan dalam bentuk Laporan

Realisasi Anggaran.

(2) A.tas seluruh transaksi BM-DTP tidak dilakukan pencatatari dalam

Laporan Arus Kas maupun Laporan Kas Posisi.

(3) Transaksi BM-DTP tidak mempengaruhi kas pemerintah dan tidak

termasuk transaksi penerimaan negara yang harus mendapatkan

NTPN.

Pasal 12

Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban BM-DTP berpedoman

pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan

dan pertanggung jawaban atas BM-DTP.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2010